 |
| Balai Kalurahan Kedungkeris (fto) |
Gunungkidul || kilasnusantara7.com – Tata kelola Pemerintahan Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, kini tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Sejumlah proyek pembangunan fisik di Kalurahan tersebut dinilai tidak transparan, terutama terkait akses informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terkesan ditutupi oleh pihak kalurahan.
Salah satu titik yang menjadi perbincangan adalah proyek pembangunan jalan rabat beton di wilayah Kwarasan Kulon. Proyek dengan spesifikasi ukuran 3 x 0,1 x 150 meter tersebut dipertanyakan warga mengenai detail alokasi anggarannya.
Saat dikonfirmasi awak media, Lurah Kedungkeris, Rusdi Martono, S,Pd. mengatakan bahwa meskipun RAB bersifat publik, namun tidak seluruh rinciannya dapat dibuka secara bebas. Terkait proyek di Kwarasan Kulon, ia mengklaim bahwa volume pekerjaan telah tercapai sesuai target.
"RAB memang untuk publik tapi tidak semuanya bisa dibuka untuk publik. Terkait hal itu (RAB), saya tidak bisa membuka sekarang, saya akan konsultasikan dulu ke Bapak Panewu," ujar Rusdi saat ditemui di kantornya.
Sikap tertutup ini dinilai kontradiktif dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa PDTT No. 20 Tahun 2018, dokumen RAB merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.
Ketegangan terkait transparansi ini memicu pertanyaan lebih luas dari warga setempat. Selain proyek rabat beton yang diperkirakan bernilai Rp60 jutaan tersebut, masyarakat juga mempertanyakan kejelasan program lain, di antaranya:
Program Ketahanan Pangan: Sejauh mana alokasi dana 20% dari Dana Desa digunakan dan apa saja bentuk realisasinya.
Pengelolaan BUMDes: Warga mempertanyakan kejelasan unit usaha dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pendapatan asli kalurahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak Kalurahan mengenai program dan pengelolaan BUMDes tersebut. Sebagian besar masyarakat berharap adanya keterbukaan informasi yang nyata dari Pemerintah Kalurahan Kedungkeris. Transparansi dianggap krusial untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan membangun kepercayaan warga terhadap pembangunan di desa mereka.
(Redaksi)
Posting Komentar